Jakarta, SinarUpdate.Com – Pernyataan dan peristiwa Sultan Kutai Kartanegara (Kukar) “duduk di belakang” memicu polemik berkepanjangan. Ungkapan tersebut tidak hanya menjadi perbincangan di media sosial, tetapi juga memunculkan diskusi serius mengenai martabat adat, simbol kepemimpinan, dan relasi kekuasaan antara tradisi dan institusi modern.
Peristiwa ini terjadi saat sebuah acara resmi yang melibatkan unsur pemerintahan dan tokoh adat. Posisi Sultan Kukar yang berada di bagian belakang ruangan nilai oleh sebagian masyarakat sebagai bentuk pengabaian terhadap simbol adat, sementara pihak lain menilai hal itu sebagai kesalahpahaman konteks acara.
Awal Mula Polemik Sultan Kukar
Kontroversi bermula ketika beredar foto dan video yang memperlihatkan Sultan Kukar tidak berada di posisi utama dalam sebuah kegiatan resmi. Frasa “duduk di belakang” kemudian menjadi simbol kritik terhadap cara negara dan penyelenggara acara memperlakukan pemimpin adat.
Bagi masyarakat adat dan pemerhati budaya, posisi duduk bukan sekadar teknis protokoler, melainkan cerminan penghormatan dan pengakuan historis. Kesultanan Kutai Kartanegara memiliki nilai sejarah panjang sebagai salah satu kerajaan tertua di Nusantara, sehingga perlakuan terhadap Sultan dinilai harus mencerminkan kedudukan tersebut.
Namun, sebagian pihak menilai polemik ini terlalu besar-besarkan. Mereka beranggapan bahwa acara tersebut mengikuti protokol kenegaraan yang bersifat administratif, bukan dimaksudkan untuk merendahkan posisi Sultan.
Dampak dan Reaksi Publik
Buntut dari peristiwa ini memunculkan berbagai reaksi. Tokoh adat, budayawan, hingga warganet menyuarakan pendapat mereka. Ada yang menuntut klarifikasi resmi, ada pula yang mendorong evaluasi ulang tata protokoler dalam acara yang melibatkan pemimpin adat.
Polemik ini juga membuka diskusi lebih luas tentang posisi kerajaan dan kesultanan di era modern. Meski tidak lagi memegang kekuasaan politik, kesultanan tetap memiliki peran penting dalam menjaga identitas budaya dan sejarah daerah.
Beberapa pengamat menilai kejadian ini sebagai momentum refleksi bagi pemerintah daerah dan pusat untuk lebih sensitif terhadap simbol-simbol adat. Kolaborasi antara negara dan institusi adat nilai perlu perkuat agar kejadian serupa tidak terulang.
Di sisi lain, Sultan Kukar sendiri kabarkan merespons situasi ini dengan sikap tenang dan menekankan pentingnya persatuan serta saling menghormati, tanpa memperkeruh keadaan. Sikap ini justru menuai apresiasi karena menunjukkan kebijaksanaan seorang pemimpin adat.
