Jakarta, SinarUpdate.com – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) baru-baru ini mengesahkan perubahan signifikan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Revisi ini anggap penting untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum, perlindungan hak tersangka, dan kepastian hukum di Indonesia. Berikut 14 substansi perubahan utama yang perlu ketahui masyarakat dan praktisi hukum.
KUHAP baru memberikan aturan lebih rinci mengenai prosedur penyidikan, termasuk hak dan kewajiban penyidik serta tersangka. Untuk mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang. Penahanan yang Lebih Ketat Aturan terkait penahanan perketat dengan batas waktu yang jelas. Termasuk mekanisme peninjauan ulang agar hak tersangka tetap terlindungi. Hak Tersangka yang Diperluas Tersangka kini memiliki hak lebih jelas untuk dampingi kuasa hukum sejak awal penyidikan dan hak atas informasi mengenai tuduhan yang hadapi.
Diversi dan Restorative Justice
KUHAP baru menekankan diversi untuk kasus anak dan alternatif penyelesaian melalui restorative justice, guna mendorong pemulihan hubungan sosial dan mengurangi beban penjara. Pemeriksaan Saksi dan Ahli Aturan baru menekankan transparansi dalam pemeriksaan saksi dan ahli, termasuk catatan resmi yang bisa pertanggungjawabkan di pengadilan. Penyitaan dan Barang Bukti Prosedur penyitaan barang bukti menjadi lebih terstruktur dan terdokumentasi, agar proses peradilan lebih transparan dan adil.
Perpanjangan Batas Waktu Penyidikan KUHAP baru memberikan aturan perpanjangan batas waktu penyidikan yang lebih fleksibel. Namun tetap awasi secara ketat oleh pengadilan. Pengaturan Penyidikan Tindak Pidana Khusus Beberapa tindak pidana khusus seperti korupsi, narkotika, dan terorisme mendapat aturan penyidikan yang lebih rinci dan ketat. Hak Korban yang Lebih Jelas. Korban tindak pidana kini memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, informasi, dan kompensasi yang atur lebih tegas.
Mekanisme Banding dan Kasasi
KUHAP baru menyederhanakan mekanisme banding dan kasasi. Agar proses hukum lebih cepat dan mengurangi penumpukan kasus di pengadilan. Penyidikan Digital dan Bukti Elektronik. Perubahan ini menekankan legalitas bukti elektronik, mengatur prosedur pengumpulan data digital, dan menyesuaikan dengan perkembangan teknologi. Pembatasan Intervensi Politik KUHAP baru berisi aturan yang lebih tegas mengenai kemandirian penyidik dan hakim dari intervensi politik maupun pihak eksternal.
Sanksi bagi Pelanggaran Prosedur Pelanggaran prosedur dalam penyidikan dan peradilan pidana kini memiliki sanksi tegas. Untuk memastikan proses hukum tetap adil dan transparan. Penguatan Prinsip Peradilan yang Adil. Secara keseluruhan, KUHAP baru menekankan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan HAM. Agar sistem peradilan pidana lebih profesional dan percaya masyarakat.
Revisi KUHAP ini menjadi langkah penting untuk memperkuat hukum acara pidana di Indonesia. Dengan 14 substansi perubahan utama, harapkan proses penyidikan dan peradilan menjadi lebih transparan, cepat, dan adil bagi tersangka, korban, dan masyarakat secara keseluruhan. Bagi praktisi hukum, aparat penegak hukum, maupun masyarakat umum. Pemahaman terhadap perubahan ini sangat krusial agar hak dan kewajiban semua pihak terlindungi.
