SinarUpdate.Com – Program pemutihan pajak kendaraan kembali gelar di berbagai daerah. Kebijakan ini menjadi kabar baik bagi pemilik kendaraan yang memiliki tunggakan, karena sejumlah provinsi memberikan keringanan berupa penghapusan denda bahkan pokok tunggakan tertentu.
Pemutihan pajak kendaraan biasanya umumkan secara resmi oleh pemerintah daerah melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) masing-masing. Tujuannya adalah mendorong masyarakat untuk kembali taat pajak sekaligus meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
Beberapa provinsi besar seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Kalimantan Selatan ketahui pernah atau sedang menggelar program serupa. Kebijakan ini biasanya berlaku dalam periode terbatas, sehingga wajib pajak perlu memanfaatkan kesempatan tersebut sebelum masa berlaku berakhir.
Daftar Provinsi dan Skema Keringanan
Setiap provinsi memiliki skema pemutihan yang berbeda-beda. Ada yang hanya menghapus denda keterlambatan, sementara yang lain juga memberikan pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB). Bahkan, beberapa daerah menghapus tunggakan pokok pajak untuk tahun-tahun tertentu dengan syarat wajib pajak tetap membayar pajak tahun berjalan.
Sebagai contoh, program di Jawa Barat sering kali mencakup penghapusan denda pajak kendaraan bermotor tanpa batasan tahun tunggakan. Sementara di Jawa Tengah, selain denda, biaya administrasi tertentu juga dapat bebaskan.
Di Jawa Timur, pemutihan biasanya mencakup penghapusan sanksi administratif dan keringanan bea balik nama untuk kendaraan bekas. Sedangkan di Sumatera Utara dan Kalimantan Selatan, program serupa gelar untuk mendorong kepatuhan pajak masyarakat pascapandemi dan pemulihan ekonomi daerah.
Meski begitu, masyarakat tetap perlu memeriksa pengumuman resmi dari Bapenda setempat. Pasalnya, jadwal, syarat, dan jenis keringanan bisa berubah setiap tahun.
Syarat dan Cara Mengikuti Program Pemutihan
Untuk mengikuti program pemutihan pajak kendaraan, pemilik kendaraan biasanya hanya perlu membawa dokumen standar seperti STNK, BPKB, dan KTP asli sesuai identitas pemilik. Proses pembayaran dilakukan di kantor Samsat atau melalui layanan Samsat keliling dan digital di beberapa wilayah.
Penting untuk memastikan bahwa data kendaraan sesuai dan tidak dalam status blokir. Jika kendaraan telah berpindah tangan, sebaiknya segera lakukan proses balik nama agar ke depan tidak menimbulkan masalah administrasi.
Program pemutihan ini menjadi momentum tepat bagi masyarakat yang selama ini menunda pembayaran pajak karena terbebani denda yang menumpuk. Dengan penghapusan denda dan tunggakan tertentu, beban yang harus bayarkan menjadi jauh lebih ringan.
Namun demikian, pemerintah daerah juga mengingatkan bahwa pemutihan bukan program yang selalu ada setiap saat. Setelah periode berakhir, sanksi administratif akan kembali diberlakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
Karena itu, warga yang memiliki tunggakan disarankan segera memanfaatkan program ini. Selain membantu keuangan daerah, kepatuhan membayar pajak kendaraan juga penting untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.
Dengan adanya daftar provinsi yang menggelar pemutihan pajak kendaraan serta penghapusan denda dan tunggakan, masyarakat kini memiliki kesempatan untuk melunasi kewajiban tanpa beban berlebih. Pastikan selalu mengikuti informasi resmi agar tidak ketinggalan periode program yang menguntungkan ini.
