Jakarta, SinarUpdate.com – Pemerintahan Donald J. Trump mengejutkan dunia hukum dan imigrasi dengan memecat delapan hakim imigrasi di New York City tanpa penjelasan resmi terkait alasannya. Pemecatan ini lakukan terhadap hakim-hakim yang bekerja di gedung pengadilan imigrasi di 26 Federal Plaza, Manhattan. Dua sumber anonim yang kutip media besar menyatakan bahwa pemecatan tersebut adalah bagian dari restrukturisasi besar-besaran dalam sistem peradilan imigrasi di AS, yang sudah memecat puluhan hakim dalam beberapa bulan terakhir. Bagaimana pun, keputusan ini menuai kritik keras banyak pihak mempertanyakan keabsahan prosedur, serta potensi dampaknya terhadap ribuan kasus suaka dan imigrasi yang sedang menunggu giliran persidangan.
Mengapa Pemecatan Ini Memicu Banyak Pertanyaan
Salah satu alasan utama kontroversi: delapan hakim tersebut pecat tanpa penjelasan resmi bukan karena tuduhan maladministrasi, pelanggaran profesional, atau ketidakmampuan melainkan melalui surat pemecatan umum. Seorang mantan hakim menyebut keputusan ini sebagai “pembantaian di hari Senin sore”, menunjukkan betapa tiba-tiba dan luasnya pemangkasan ini. Padahal, pengadilan imigrasi di New York merupakan salah satu yang tersibuk di AS, dengan ribuan kasus deportasi, suaka, dan status imigrasi yang harus tangani setiap tahun.
Pemecatan delapan hakim sekaligus berpotensi memperparah backlog kasus, memperpanjang masa tunggu, dan mengurangi keadilan bagi para pencari suaka maupun imigran yang tergantung pada keputusan pengadilan. Para pengamat hukum juga menyoroti bahwa langkah ini bisa pandang sebagai tekanan terhadap independensi peradilan imigrasi terutama jika pemecatan lakukan untuk mengganti hakim dengan mereka yang anggap lebih ‘selaras’ dengan kebijakan keras pemerintah terhadap imigrasi. Kritik semacam ini muncul dari mantan hakim dan organisasi advokasi imigran.
Dampak Potensial dan Respons dari Berbagai Pihak
Sejak gelombang pemecatan hakim ini, lembaga pengacara imigrasi dan LSM HAM memperingatkan bahwa kecepatan deportasi bisa meningkat. Sementara proses hukum bagi imigran dan pencari suaka bisa jauh terhambat. Dengan jumlah hakim yang menurun drastis, banyak kasus masa depan prediksi akan tertunda bertahun-tahun. Bahkan salah satu hakim yang pecat Tania Nemer telah menggugat pemerintah. AS dengan tuduhan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, latar belakang nasional, dan pandangan politik. Tindakan hukum ini menunjukkan bahwa sebagian pemecatan mungkin tak hanya soal administrasi, tetapi juga menyentuh isu hak asasi dan kebijakan imigrasi kontroversial.
Sementara itu, pemerintah menyatakan bahwa mereka memiliki kewenangan hukum untuk menonaktifkan hakim imigrasi karena posisi mereka berada di bawah. Executive Office for Immigration Review (EOIR), bagian dari U.S. Department of Justice (DOJ). Meski demikian, ketidakjelasan alasan pemecatan dan dampak besar terhadap sistem peradilan. Membuat banyak pihak mempertanyakan stabilitas dan keadilan proses hukum di sektor imigrasi AS. Pemecatan 8 hakim imigrasi di New York oleh pemerintahan Trump tidak hanya mengejutkan, tetapi juga membuka banyak pertanyaan dari aspek. Legalitas, keberlanjutan sistem peradilan imigrasi, hingga hak asasi dan keadilan bagi imigran. Dengan backlog kasus yang sudah membengkak dan lonjakan deportasi yang antisipasi. Langkah ini pandang oleh banyak kalangan sebagai salah satu perubahan paling kontroversial dalam kebijakan imigrasi AS belakangan ini.
