Jakarta, SinarUpdate.Com – Ketua DPRD Soppeng kembali menjadi sorotan publik setelah aksinya mengajak berdamai Kepala Bidang (Kabid) BKPSDM, namun dengan cara yang anggap arogan dan sertai ancaman. Peristiwa ini terjadi saat pertemuan yang seharusnya membahas penyelesaian masalah internal, namun berakhir menimbulkan kekhawatiran mengenai etika dan profesionalisme pejabat publik.
Menurut keterangan saksi, Ketua DPRD mengawali pertemuan dengan nada mengajak berdamai terkait perbedaan pendapat yang terjadi sebelumnya. Namun, dalam pertemuan tersebut, sikapnya berubah tegas dan menimbulkan intimidasi terhadap Kabid BKPSDM. Perilaku ini memicu diskusi panas dan menjadi perhatian masyarakat karena anggap tidak pantas bagi seorang pejabat publik yang seharusnya menedepankan diplomasi dan etika.
Pihak BKPSDM menegaskan bahwa ancaman tersebut terekam dalam beberapa dokumen dan pernyataan saksi. Hal ini menjadi dasar pertimbangan bagi pemerintah daerah dan aparat terkait untuk menilai perilaku Ketua DPRD, sekaligus menekankan pentingnya mekanisme penyelesaian konflik yang profesional di lingkungan pemerintahan.
Kronologi Sikap Arogan Ketua DPRD Soppeng
Peristiwa ini bermula dari rapat internal yang membahas kebijakan kepegawaian di lingkup BKPSDM Soppeng. Ketua DPRD hadir untuk memberikan masukan dan mediasi antara pihak yang berselisih. Awalnya, dialog berjalan dengan suasana formal dan kooperatif.
Namun, saat diskusi memanas terkait keputusan-keputusan tertentu, Ketua DPRD sebut mengubah nada pembicaraannya. Alih-alih memberikan solusi, ia mengeluarkan pernyataan yang menimbulkan tekanan terhadap Kabid BKPSDM. Saksi menyebutkan bahwa nada dan kata-kata yang gunakan terkesan mengintimidasi, sehingga Kabid merasa terancam meski sertai ajakan berdamai.
Beberapa pihak menilai sikap Ketua DPRD ini sebagai contoh ketidaktepatan seorang pejabat publik dalam menyikapi perbedaan pendapat. Padahal, konflik internal semestinya selesaikan dengan prinsip musyawarah, komunikasi efektif, dan etika pemerintahan yang profesional.
Dampak dan Respons Pihak Terkait
Sikap arogan ini memicu protes dari pegawai BKPSDM dan masyarakat yang menilai pejabat publik harus memberi teladan dalam menyelesaikan konflik. Pemerintah daerah menyatakan akan melakukan evaluasi perilaku pejabat, termasuk Ketua DPRD, agar kejadian serupa tidak terulang.
Selain itu, beberapa pengamat pemerintahan menekankan pentingnya pelatihan etika dan komunikasi bagi pejabat publik. Tujuannya agar pejabat dapat menyelesaikan perbedaan pendapat secara profesional tanpa menimbulkan intimidasi. Pihak BKPSDM juga menyarankan adanya mekanisme resmi untuk menyampaikan keluhan agar setiap tindakan arogan bisa diproses secara hukum atau administratif.
Kasus ini menjadi pengingat penting bahwa posisi publik membawa tanggung jawab moral dan etika. Sikap arogan dan ancaman, meski bungkus dengan ajakan damai, tetap berdampak negatif terhadap citra pemerintahan dan dapat menurunkan kepercayaan publik.
Dengan perhatian serius dari pemerintah daerah dan evaluasi internal DPRD Soppeng, harapkan kejadian seperti ini bisa minimalkan. Pejabat publik ingatkan untuk mengedepankan diplomasi, komunikasi yang santun, dan penyelesaian masalah secara profesional, demi terciptanya lingkungan pemerintahan yang sehat dan kondusif.
