Jakarta, SinarUpdate.Com – Ribuan warga Yahudi Ultra-Ortodoks (Haredi) menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di Yerusalem untuk menolak kebijakan wajib militer yang hendak berlakukan kepada komunitas mereka. Aksi ini menjadi sorotan nasional dan internasional karena menyentuh isu sensitif terkait agama, identitas, dan kewajiban negara di Israel.
Para demonstran memadati sejumlah ruas jalan utama di Yerusalem sambil membawa spanduk dan meneriakkan slogan penolakan. Mereka menegaskan bahwa kewajiban mengikuti dinas militer bertentangan dengan keyakinan agama yang mereka anut. Bagi komunitas Ultra-Ortodoks, studi keagamaan anggap sebagai panggilan hidup utama yang tidak bisa gantikan oleh tugas militer.
Aksi protes ini berlangsung di tengah ketegangan politik yang meningkat, menyusul rencana pemerintah Israel untuk menghapus pengecualian wajib militer bagi pria Yahudi Ultra-Ortodoks. Kebijakan tersebut bertujuan menciptakan keadilan sosial, karena selama ini sebagian besar warga Israel wajib mengikuti dinas militer, sementara kelompok Haredi mendapat pengecualian.
Penolakan Wajib Militer Picu Ketegangan Sosial
Penolakan dari komunitas Ultra-Ortodoks mencerminkan konflik lama antara nilai religius dan kewajiban negara di Israel. Para pemimpin komunitas menyatakan bahwa memaksa generasi muda mereka masuk militer akan merusak tatanan kehidupan religius dan mengancam keberlangsungan tradisi keagamaan.
Di sisi lain, banyak warga Israel mendukung kebijakan wajib militer yang merata. Mereka menilai pengecualian bagi kelompok tertentu menciptakan ketimpangan dan membebani kelompok lain yang harus menjalani dinas militer dalam kondisi keamanan yang semakin kompleks. Pemerintah berargumen bahwa partisipasi semua warga negara sangat penting untuk pertahanan nasional.
Aksi demonstrasi ini sempat menyebabkan gangguan lalu lintas dan memaksa aparat keamanan meningkatkan pengamanan di sejumlah titik strategis. Polisi Israel laporkan berupaya mengendalikan massa agar aksi tetap berlangsung damai, meski ketegangan sempat meningkat di beberapa lokasi.
Pengamat politik menilai demonstrasi ini dapat berdampak pada stabilitas pemerintahan Israel. Terutama jika partai-partai Ultra-Ortodoks menggunakan isu wajib militer sebagai alat tekanan politik. Isu ini juga berpotensi memperdalam polarisasi sosial antara kelompok sekuler dan religius di Israel.
Demo besar Yahudi Ultra-Ortodoks di Yerusalem menunjukkan bahwa kebijakan wajib militer bukan sekadar persoalan pertahanan. Melainkan juga menyangkut identitas, agama, dan masa depan hubungan antara negara dan komunitas religius. Hingga kini, pemerintah Israel masih menghadapi tantangan besar untuk menemukan solusi yang dapat terima semua pihak tanpa memicu konflik sosial yang lebih luas.
